Nasional

Kamis, 29 November 2018

Dianggap Ketua Koni Langgar PP 32, Dana Hibah Tahap Dua Urung Dicairkan

PAYAKUMBUH, MINANGTERKINI--
Ditengah euforia porprov XV/2018 di Padang Pariaman, Disparpora Kota Payakumbuh mainkan dagelan politik murahan. Dana hibah KONI tahap dua  untuk pembinaan atlit yang seharusnya sudah dicairkan,  sampai berita ini diturunkan  masih  ditahan oleh dinas itu. Alasan penahanan dana hibah KONI tahap II tersebut  , menurut Sekretaris Disparpora, Doni  Prayuda adalah karena ketua KONI Payakumbuh dianggap telah melanggar PP No.32 tahun 2018 tentang
Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, karena telah maju sebagai calon legislatif dan terdaftar pada DCT KPU Payakumbuh dapil I Payakumbuh Barat. Intinya, menurut Doni, Disparpora tidak mau mengambil resiko melanggar PP ini karena menyerahkan dana hibah kepada Ketua Koni yang notebene terdaftar sebagai caleg." Kita berharap Ketua Koni mundur agar dana ini bisa secepatnya kita cairkan, Ujar Doni saat berbincang dengan minangterkini di venue Tinju. Pakandangan Pariaman beberpa waktu lalu.

Banyak kalangan menilai, langkah yang diambil Disparpora itu telah mencederai semangat keolahragaan yang tengah bergairah di Kota Payakumbuh. Selain itu mereka juga menilai, Disparpora tengah mencarikan titian barakuak untuk walikota Payakumbuh. Pasalnya, muara dari dagelan politik murahan yang tengah dimainkan itu adalah kepala daerah.

Pemerhati Luak Limopuluah Yudilfan Habib, yang ditemui wartawan, di Payakumbuh, Rabu (28/11), mengatakan, Disparpora tengah mengali kuburan untuk dirinya. Karena apa yang disangkakan kepada ketua KONI Payakumbuh tidak beralasan. Dalam PP no. 32 tahun 2018 itu hanya mengatur terkait kepala daerah, bumn/d, kepala desa, pns dan lain sebagainya yang menerima gaji dari APBN/D untuk mundur dari jabatannya untuk maju sebagai calon legislatif

"Saya rasa apa yang tengah dimainkan oleh Dispaora Payakumbuh adalah bermain api. Mereka tidak sadar bahwa KONI adalah organisasi sosial yang tidak digaji dan tidak menerima gaji dari APBD. Ini adalah kesalahan fatal dari Kadisparpora dalam menerjemahkan aturan. Disini terlihat kedunguan pejabat daerah dalam membaca aturan yang ada. Seharusnya seorang pejabat memahami dulu aturan itu, baru me gusulkan kepada kepala daerah. Ini terkesan memaksanakan aturan yang tidak dilanggar oleh seseorang. Separtinya ada dendam pripadi yang twrjadi antara Kadisparpora dengan ketua KONI ini," ujarnya.

Kepala daerah, masih menurut Habib, seharusnya harus hati-hati dalam menyikapi hal ini. Jangan percaya begitu saja dengan apa yang disampaikan oleh bawahan. Karena ini juga menyangkut kredibilitas kepala daerah. "Bagaimana mana tidak, ketika kepala daerah mengiyakan saja anak buah yang salah, tentu masyarakat akan beranggapan bahwa kepala daerah tidak punya wibawa lagi. Karena bisa diatur begitu saja oleh bawahan. Apalagi yang disampaikan itu adalah hal tidak berdasar dan tidak benar," tambahnya.

Senada dengan itu, praktisi olahraga yang juga mantan Bawaslu Kabupaten Limapuluh Kota,  Budi  febriandi,  yang ditemui minang terkini di sekretariat Koni Kabupaten Limapuluh Kota beberpa waktu lalu,   dan ditanyakan tentang masalah ini, mangatakan, sebenarnya tidak ada persoalan dalam masalah pecaleg an yang dilakukan oleh ketua KONI Payakumbuh itu. Dan tidak ada aturan yang dilanggar dalam hal ini. "PP yang dijadikan sebagai acuan untuk itu tidak mengatur organisasi apalagi organisasi sosial meskipun sebagai penerima dana hibah. Karena dalam hal ini, ketua KONI tidak menerima gaji rutin dari APBD. Tapi hanya menerima honordari kegiatan yang dilakukam. Dan hal itu tidak ada menyalahi dalam PP itu," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Payakumbuh, Erwin Yunas  saat  ditanyakan tentang polemik pencairan dana hibah tahap dua mengaku sangat prihatint. Menurutnya, dana hibah tahap dua ini seharusnya sudah cair sebelum pelaksanaan Proprov. Apalagi dana itu sangat di butuhkan bagi para cabor untuk membiayai perlengkapan dan prasarana  penunjang pertandingan lainya. " saya sangat prihatin, sekaligus mengucapkan ribuan terima kasih kepada para atlit, oficial cabor yang telah menorehkan pelbagai prestasi meski dana pembinaan belum dicairkan," ujarnya.
Wakil Walikota, langsung memerintahkan kepada Sekretaris Disparpora untuk menylesaikan dan mencarikan solusi dari persoalan ini. Saya harap disparpora dan Koni secepatnya untuk duduk satu meja menyelasaikan persoalan ini. kasihan para atlit dan oficial yang telah berjuang untuk mengharumkan nama daerah, tapi mereka berhutang sana sisni untuk  bisa berangkat ke Pariaman," tutup Wawako.
Yang lebih ironis lagi, saat persoalan ini mengapung, Kadis Disparpora, Elfriza Zaharman malah ikut rombiongan Walikota dan 17 pejabat Payakumbuh lainya mempromosikan rendang ke Jedah... handeeh (popon)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar