3.024 Unit LKM di Sumbar Belum Berbadan Hukum

PADANG, MINANGTERKINI- Persentase unit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di Sumatera Barat yang belum berbadan hukum ternyata lebih be...

PADANG, MINANGTERKINI- Persentase unit Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada di Sumatera Barat yang belum berbadan hukum ternyata lebih besar dibandingkan dengan unit LKM yang telah berbadan Hukum. Dari 3.186 unit LKM yang ada, ternyata sebanyak 3.024 unit LKM di Sumatera Barat belum berbadan Hukum. Sedangkan yang sudah berbadan hukum, baru 162 unit.
 

Hal itu diungkapkan Wagub Sumbar Muslim Kasim sebelum pembukaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta Pelatihan Dasar Pembinaan dan Pengawasan LKM di Padang, Selasa (10/3) kemaren.
 

Muslim Kasim berharap, bagi Unit LKM yang berlum berbadan Hukum agar segera merubah statusnya. “Kami berharap, pada Januari 2016 nanti, seluruh unit LKM yang ada di Sumbar sudah berbadan Hukum,” tegasnya.
 

Hal ini, menurut MK, perlu dilaksanakan agar keberadaan LKM sebagai lembaga keuangan dapat tertata dengan baik. Bahkan sangat penting dengan tujuan untuk meminimalisir kesalahan dan penyalahgunaan.
 

“Sudah jadi keharusan, seluruh unit LKM yang ada di Sumbar sudah berbadan hukum, agar nanti kedepannya masyarakat di Sumbar mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam meminjam,” ucapnya.
 

Penegasan senada juga disampaikan Firdaus Djaelani sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non bank (IKNB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat
 

Ditegaskannya, LKM wajib memperoleh izin usaha dari OJK, khusus untuk LKM yang sudah berdiri dan beroperasi sebelum berlakunya UU LKM (berlaku sejak 8 Januari 2015).
 

“Seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) dan lembaga lain yang dipersamakan, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan,” katanya.
 

Pengukuhan tersebut, kata Firdaus, paling lambat dilaksanakan pada 8 Januari 2016. Bagi LKM yang salah satu kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dan belum memperoleh izin usaha OJK sampai batas waktu tersebut dikenakan sanksi pidana. 
 

Lebih lanjut dijelaskannya, permodalan LKM ditetapkan berdasarkan luas cakupan wilayah usaha LKM. “Untuk Desa/Kelurahan paling kurang sebesar Rp.50 juta, kecamatan paling kurang  Rp.100 juta dan Kab/Kota paling kurang Rp. 500 juta,” sebutnya.
 

Firdaus Djaelani juga menjelaskan dalam rangka persiapan pelaksanaan UU LKM, OJK telah melakukan koordinasi dengan Kemendagri, Kementeriaan Koperasi dan UKM, Kementeriaan Keuangan dan Pemangku Kepentingan lainnya pada Juli 2014.
 

“Hal ini bertujuan agar mampu meningkatkan efektifitas koordinasi sebagai upaya penyebaran informasi," terangnya.
 

Selanjutnya, ditambahkan, untuk mempersiapkan SDM Pemerintah Kab/Kota sebagai pembina dan pengawas LKM dan meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan LKM, OJK telah membangun sistem Informasi LKM berbasis web-based, yang antara lain berfungsi untuk menampung data hasil inventarisasi LKM yang belum berbadan Hukum.
 

"Sistem Informasi LKM tersebut juga dilengkapi dengan aplikasi proses perizinan dan laporan keuangan serta analisis laporan keuangan, sehingga diharapkan dapat mempermudah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LKM," pungkas Firdaus Djaelani. (*/skt)
Nama

Aceh,2,adventure,14,Agam,250,Agama,23,Ambon,2,Andalas,16,Bali,3,Bandung,1,Bank,2,Batu Alam,15,Batusangkar,4,bekasi,2,Bireun,1,Bogor,2,Budaya,6,Bukitinggi,141,Bukittinggi,552,Buku,7,Celoteh Tanpa Suara,5,Cilegon,2,Cirebon,1,dh,1,Dharmasraya,939,Entertainment,17,Features,5,Gaya Hidup,4,Gowa,1,Hukrim,201,Hukum,23,i,1,Internasional,27,Jakarta,101,jambi,1,Jayapura,1,Jogjakarta,2,Kediri,1,Kesehatan,54,Kesenian,10,Komputer,1,Kuliner Khas Daerah,19,Laka,2,Langsa,1,Lima Puluh Kota,506,Limapuluh Kota,143,Magelang,2,Makasar,1,Malang,4,Maluku,1,Medan,2,Mentawai,1,Minahasa,1,Musik,2,Nasional,394,OlahRaga,171,Opini,7,Ormas,2,Otomotif,5,Padang,168,Padang Panjang,9,palembang,1,Pangandaran,1,Pangkalan,3,Pariaman,5,pariwisata,72,Pasaman,10,Payakumbuh,707,Pekanbaru,9,Pemerintahan,179,Pendidikan,51,Perdagangan,1,Perhubungan,2,perikanan,4,Peristiwa,114,Perkebunan,1,pertanian,10,Pesisir Selatan,4,Peternakan,2,Pidie Jaya,1,Politik,107,Puisi,11,Pulau Punjung,1,Riau,4,Salattiga,1,Sastra,2,Sawah Lunto,1,Sejarah,1,Semarang,3,sepak bola,7,Serpong,1,Sidoarjo,1,Sigli,1,Sijunjung,9,Solo,3,Solok,6,Solok Selatan,2,spesial,5,Sukoharjo,1,Sulsel,1,Sulwesi Utara,1,Sumatera Utara,1,Sungai Dareh,1,Tanahdatar,232,Telekomunikasi,3,Ternate,1,Timika,1,tourdeborneo,12,Tradisional,5,video,1,
ltr
item
Minang Terkini: 3.024 Unit LKM di Sumbar Belum Berbadan Hukum
3.024 Unit LKM di Sumbar Belum Berbadan Hukum
http://1.bp.blogspot.com/-UyW-gUVr31g/VP_d3WYBBzI/AAAAAAAABbY/q1yzXf8DUww/s1600/WAGUB%2BOJK%2B2.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-UyW-gUVr31g/VP_d3WYBBzI/AAAAAAAABbY/q1yzXf8DUww/s72-c/WAGUB%2BOJK%2B2.JPG
Minang Terkini
http://www.minang-terkini.com/2015/03/3024-unit-lkm-di-sumbar-belum-berbadan.html
http://www.minang-terkini.com/
http://www.minang-terkini.com/
http://www.minang-terkini.com/2015/03/3024-unit-lkm-di-sumbar-belum-berbadan.html
true
3157616659023511825
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy